MEDAN, GenUI.id - Pengamat Politik Sumatera Utara, Shohibul Anshar Siregar mengatakan disemua negara berdasarkan studynya terjadi hal ikhwal yang berkaitan dengan ancaman terhadap integritas Pemilu (Pemilihan Umum).
Hal tersebut terjadi jauh - jauh hari sebelum pengkondisian Pemilu yang masuk dalam regulasi serta di kondisi sosial politik.
Kemudian, sebut Shohibul kembali, pada kondisi menjelang atau sebelum pemberian suara. Hal ikhwalnya berpeluang terjadi setelah pencoblosan.
Ditegaskan Shohibul Anshar Siregar, rakyat harus sangat aktif untuk menjaga itu.
"Kita ingin seseorang yang keluar sebagai pemenang dari Pemilu ini adalah orang yang bermartabat, karena itu menjadi contoh bagi rakyat Indonesia," katanya, Selasa (2/1/2024) di Medan, menyahuti penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 14 Februari 2024 mendatang.
Ditambahkannya, seseorang yang tampil dari proses yang tidak begitu indah yang cenderung dipermasalahkan secara moral itu, tidak akan membawa bangsanya kearah kemajuan yang utuh.
Lebih lanjut, Shohibul Anshar Siregar menceritakan pelaksanaan debat calon presiden (Capres) yang diikuti ketiga pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 (satu) yakni Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 (dua) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, serta nomor urut 3 (tiga) yakni Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
Menurutnya, debat capres saat itu sosok Anies Baswedan dalam penilaiannya lebih menguasai dan lebih terpercaya untuk membawa Indonesia, sesuai dengan tema yang diusungnya yakni Perubahan.
"Dia memang ingin mengajak kita menyepakati hal ikhwal yang belum sempurna dalam proses bernegara dan pemerintahan, dia ingin mengumpulkan semua energi kita untuk mengarah Perubahan kita, berupa perbaikan dalam hal yang luas, ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya," ungkapnya.
Bagaimana, jelasnya, bangsa ini bermartabat dan sama derajatnya dengan bangsa - bangsa lain, bagaimana sumber daya alam yang begitu kaya raya tidak menguap ke tempat - tempat lain.
Dan harus dipertanggungjawabkan, tambahnya, dengan pola pengelolaan yang akuntabel, dengan pola distribusi yang betul - betul berkeadilan.
"Rakyat ini berhak atas kesejahteraan dan harus ada kekuatan pemerintah untuk mendorong kearah itu," tutupnya.(red)
